topmetro.news,Medan – Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui surat aspirasi yang diserahkan kepada DPRD Sumut, mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab akademik dan komitmen terhadap nilai keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang dialog antara masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi yang disampaikan secara argumentatif merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat,” ujar Koordinator Aksi Dicky Wahyu Harahap.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap PLN menyusul terjadinya pemadaman listrik atau blackout yang berdampak luas terhadap aktivitas warga.
Selain itu, massa aksi menuntut jaminan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk guru honorer, guru swasta, serta tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil.
Menurut mereka, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Aliansi Mahasiswa Menggugat juga mendesak pemerintah menghentikan praktik militerisme di ranah sipil. Mereka menilai keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil harus dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Tuntutan lainnya yakni mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Massa juga meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengutamakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Dalam aspek transparansi, mahasiswa mendesak Lembaga Danantara agar lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik.
Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset dan investasi negara.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, mempercepat realisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 agar manfaat kebijakan tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.
Aksi yang mengusung slogan ‘Indonesia Arahnya ke Mana?’ itu diikuti sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, di antaranya BEM Dharmawangsa, HMI UMSU, PKPMI Unimed, BEM IBK Indonesia, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan.
Mahasiswa berharap DPRD Sumut dapat meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan mengawal realisasi tuntutan yang mereka suarakan. Mereka menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Penulis I Erris
